Phone :

0760-561627

E-Mail :

admin@bappedalitbang.kuansing.go.id

MEKANISME PERENCANAAN, PENGANGGARAN, PELAKSANAAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN HIBAH/BANSOS

Teluk Kuantan, Dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Kuantan Singingi diperlukan adanya program dan kegiatan serta belanja berupa uang dan barang yang diserahkan pada masyarakat. Untuk memastikan bagaimana mekanisme belanja hibah atau bansos berupa penyerahan uang dan barang yang diserahkan pada masyarakat, Bappedalitbang Kabupaten Kuantan Singingi mengadakan sosialisasi dengan Narasumber dari BPKP Perwakilan Provinsi Riau, Heri Purnama. Dalam paparannya disampaikan "pemberian hibah atau bansos bertujuan agar pemberdayaan masyarakat dapat meningkat, terkait mekanismenya sebagaimana diatur dalam Permendagri Nomor 123 Tahun 2018. Namun yang sangat penting diperhatikan bahwa hibah/bansos ini dapat diberikan sesuai dengan kemampuan keuangan daerah dan apabila belanja yang berkaitan dengan urusan wajib dan urusan pilihan sudah terpenuhi" jelas Narasumber dari BPKP ini.

Lebih lanjut, penerima hibah dapat diberikan pada : Pemerintah Pusat (instansi vertikal), Pemda Lainnya, BUMN/BUMD, Badan/Lembaga dan Koperasi, sedangkan bansos dapat diberikan pada Individu, keluarga dan /masyarakat, lembaga pemerintahan bidang pendidikan, keagamaan dan bidang lain sesuai dengan ketentuan. Mekanisme perencanaan dan penganggaran hibah/bansos diawali dengan pengusulan calon penerima yang disampaikan kepada Kepala Daerah, selanjutnya dilakukan verifikasi oleh Perangkat Daerah teknis untuk mendapat rekomendasi dan pertimbangan TAPD. Penerima hibah wajib dicantumkan Nama, Alamat dan Besaran hidah pada Lampiran III Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD, sedangkan untuk Bansos dicantumkan pada Lampiran IV " terang fungsional BPKP Perwakilan Riau ini.

Sedangkan untuk pertanggungjawaban pengunaan hibah/bansos penerimanya wajib membuat laporan dan disampaikan pada Pemerintah Daerah. Belanja uang dan barang yang terdapat pada Perangkat Daerah berkembang dalam diskusi peserta dari Perangkat Daerah dengan Narasumber, "untuk belanja uang dan barang mekanisme yang sudah dilakukan saat ini disarankan dibuatkan daftar dan selanjutnya disampaikan ke BPKP Perwakilan Provinsi Riau melalui Bappedalitbang" pungkas Heri Purnama.

Sedangkan Kepala Bappedalutbang, Ir. H. Maisir mengaskan dihadapan peserta "jangan ada lagi keraguan untuk merencanakan dan menganggarkan kegiatan berupa belanja uang dan barang yang diserahkan pada masyarakat, mengingat saat proses perencanaan tahunan sedang berjalan, sehingga ke depan kesejahteraan masyarakat dapat meningkat " harap beliau.

0 Komentar

Tinggalkan Komentar

Email anda tidak akan dipublikasikan. Kolom isian yang wajib diisi ditandai *